18.43
Unknown
34 Ormas yang menghadiri sidang Isbat pada
Rabu (7/8/2013) termasuk LDII menetapkan tanggal 8 Agustus sebagai Hari
Raya Idul Fitri. Momen ini menarik, karena dalam 10 tahun terakhir,
inilah ketiga kalinya ormas Islam menyepakati Idul Fitri pada tanggal
yang sama.
Janji Menteri Agama Suryadharma Ali yang dia lontarkan pada saat sidang penentuan Ramadhan bulan lalu, benar-benar dia tepati. Janjinya, bahwa sidang Isbat lain daripada yang lain dan, tentu saja waktunya lebih lama.
Kementerian Agama membagi sidang dalam dua tahap. Sidang pertama, merupakan sarasehan, yang dimulai sejak pukul 14.00-16.00. “Tujuannya agar para ormas Islam dapat menyampaikan pendapatnya, tentang perhitungan 1 Syawal,” ujar Suryadharma Ali. Selanjutnya, sidang kedua untuk menentukan dan mendengar berbagai masukan terkait penampakan hilal, untuk menentukan 1 Syawal.
Rupanya baik ormas maupun Kementerian Agama, menyepakati semakin panjang waktu sidang Isbat, semakin dekat dengan persamaan persepsi, baik untuk menentukan 1 Ramadhan maupun 1 Syawal, “Kami menerima masukan dari ormas Islam dan menyetujui perpanjangan jadwal sidang, yang dimulai dari jam 10 pagi,” ujar Suryadharma Ali.
Selain itu, masyarakat selama ini beranggapan bahwa tanggal 1 Syawal sebenarnya sudah bisa ditetapkan bahkan sampai 100 tahun mendatang. “Ada pertanyaan apakah ilmu hisab itu sejalan dengan astronomi, apakah rukyah itu sejalan dengan ilmu astronomi, apakah pemerintah itu merupakan ulil amri,” ungkap Menag sebagaimana dilansir setkab.go.id.
Panjangnya waktu sidang isbat diharapkan mampu mempertemukan pandangan-pandangan yang selama ini berselisih. Dalam sidang isbat itu, kata Menag, pemerintah juga akan meminta pandangan dari tokoh-tokoh negara sahabat, dalam menetapkan awal Ramadan dan 1 Syawal.
Sidang isbat 1 Syawal nanti, kata Menag, juga akan menghadirkan kelompok-kelompok yang selama ini kerap berbeda pandangan, seperti misalnya Muhammadiyah, Satariyah di Medan, Naqsyabandiyah, An Nasir dari Sulawesi Selatan. Dalam sidang, kata Menag, pemerintah mengundang kelompok-kelompok ahli untuk menjelaskan kriteria yang menjadi dasar perhitungan tinggi hilal (bulan).
“Syukur-syukur tahun depan kita akan menyatukan kriteria itu menjadi satu kriteria saja. Selama kriterianya masih berbeda-beda maka potensi perbedaan dalam menetapkan awal bulan itu masih terbuka lebar,” kata Menteri Agama. Menteri Agama Suryadharma Ali lebih lanjut berharap pemerintah mendapatkan mandat penuh dari umat Islam di Indonesia.
Dalam sidang penentuan 1 Syawal, LDII mengutus anggota dewan pakar Yurinaldy Msi dan anggota Pendidikan Agama dan Dakwah DPP LDII Dwi Pramono. Menurut Yurinaldy, LDII bukan hanya menjadi undangan pasif, bahkan telah menempatkan lima teropong untuk mengamati hilal di tiga tempat, “Tim kami ada di pantai wilayah Blitar, Cirebon, dan Pelabuhan Ratu,” ujar Yurinaldy.
Ini merupakan langkah maju dari DPP LDII dalam pemantauan hilal. Sebelumnya LDII bekerja sama dengan Badan Hisab Rukyat dan Kementrian Agama mengadakan pelatihan-pelatihan baik, dari segi hisab maupun rukyat. (Fahmi)
Janji Menteri Agama Suryadharma Ali yang dia lontarkan pada saat sidang penentuan Ramadhan bulan lalu, benar-benar dia tepati. Janjinya, bahwa sidang Isbat lain daripada yang lain dan, tentu saja waktunya lebih lama.
Kementerian Agama membagi sidang dalam dua tahap. Sidang pertama, merupakan sarasehan, yang dimulai sejak pukul 14.00-16.00. “Tujuannya agar para ormas Islam dapat menyampaikan pendapatnya, tentang perhitungan 1 Syawal,” ujar Suryadharma Ali. Selanjutnya, sidang kedua untuk menentukan dan mendengar berbagai masukan terkait penampakan hilal, untuk menentukan 1 Syawal.
Rupanya baik ormas maupun Kementerian Agama, menyepakati semakin panjang waktu sidang Isbat, semakin dekat dengan persamaan persepsi, baik untuk menentukan 1 Ramadhan maupun 1 Syawal, “Kami menerima masukan dari ormas Islam dan menyetujui perpanjangan jadwal sidang, yang dimulai dari jam 10 pagi,” ujar Suryadharma Ali.
Selain itu, masyarakat selama ini beranggapan bahwa tanggal 1 Syawal sebenarnya sudah bisa ditetapkan bahkan sampai 100 tahun mendatang. “Ada pertanyaan apakah ilmu hisab itu sejalan dengan astronomi, apakah rukyah itu sejalan dengan ilmu astronomi, apakah pemerintah itu merupakan ulil amri,” ungkap Menag sebagaimana dilansir setkab.go.id.
Panjangnya waktu sidang isbat diharapkan mampu mempertemukan pandangan-pandangan yang selama ini berselisih. Dalam sidang isbat itu, kata Menag, pemerintah juga akan meminta pandangan dari tokoh-tokoh negara sahabat, dalam menetapkan awal Ramadan dan 1 Syawal.
Sidang isbat 1 Syawal nanti, kata Menag, juga akan menghadirkan kelompok-kelompok yang selama ini kerap berbeda pandangan, seperti misalnya Muhammadiyah, Satariyah di Medan, Naqsyabandiyah, An Nasir dari Sulawesi Selatan. Dalam sidang, kata Menag, pemerintah mengundang kelompok-kelompok ahli untuk menjelaskan kriteria yang menjadi dasar perhitungan tinggi hilal (bulan).
“Syukur-syukur tahun depan kita akan menyatukan kriteria itu menjadi satu kriteria saja. Selama kriterianya masih berbeda-beda maka potensi perbedaan dalam menetapkan awal bulan itu masih terbuka lebar,” kata Menteri Agama. Menteri Agama Suryadharma Ali lebih lanjut berharap pemerintah mendapatkan mandat penuh dari umat Islam di Indonesia.
Dalam sidang penentuan 1 Syawal, LDII mengutus anggota dewan pakar Yurinaldy Msi dan anggota Pendidikan Agama dan Dakwah DPP LDII Dwi Pramono. Menurut Yurinaldy, LDII bukan hanya menjadi undangan pasif, bahkan telah menempatkan lima teropong untuk mengamati hilal di tiga tempat, “Tim kami ada di pantai wilayah Blitar, Cirebon, dan Pelabuhan Ratu,” ujar Yurinaldy.
Ini merupakan langkah maju dari DPP LDII dalam pemantauan hilal. Sebelumnya LDII bekerja sama dengan Badan Hisab Rukyat dan Kementrian Agama mengadakan pelatihan-pelatihan baik, dari segi hisab maupun rukyat. (Fahmi)
0 komentar:
Posting Komentar